Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 398

Adapun sektor usaha yang masih tumbuh positif di tengah pandemi, kata Lucy, yaitu industri
              makanan dan minuman, penjualan kebutuhan pokok, sektor kesehatan, usaha jasa pendidikan
              dan pelatihan, bisnis digital, serta agrobisnis.

              Oleh sebab itu, politikus Demokrat itu menilai Menaker seharusnya bisa memilah jenis usaha
              yang terdampak dan tidak terdampak Covid-19, sebagai pijakan jenis usaha mana saja yang
              upahnya tetap dan mana yang dapat dinaikkan.

              Dengan begitu, keputusan Menaker dapat berlaku secara proporsional.

              "Saya berharap Menaker mencabut Surat Edaran tersebut dan menggantinya dengan keputusan
              yang lebih proporsional," kata Lucy.

              Lebih lanjut Lucy mengatakan, keputusan naik tidaknya upah minimum juga dapat diserahkan
              kepada kepala daerah.
              "Menyerahkan kepada Gubernur akan lebih realistis mengingat kadar dampak pandemi Covid-19
              di setiap provinsi berbeda, termasuk juga jenis usahanya. Dengan cara itu prinsip keadilan lebih
              terpenuhi baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja," ujarnya.

              Diketahui  surat  edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  isinya  mengatur
              tentang penetapan UMP 2021.

              Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020
              tentang  Penetapan  Upah  Minimum  tahun  2021  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  disebutkan
              gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020. Artinya,
              tidak ada kenaikan UMP tahun depan.











































                                                           397
   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403