Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 400
PEMERINTAH SUDAH PERHITUNGKAN MATANG SOAL UMP 2021 YANG TIDAK NAIK
Upah Minimum Provinsi(UMP) 2021 diputuskan pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja RI agar
disamakan dengan UMP tahun 2020. Penyebab tidak ada kenaikan UMP adalah kondisi
perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Penurunan perekonomian tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang
minus 5,32%. Terkait hal tersebut Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena
Maryana Mukti mengatakan pemerintah sudah memikirkan jalan terbaik saat kondisi pandemi
covid 19 seperti sekarang ini.
"Kebijakan yang diambil pemerintah pasti diperhitungkan dengan matang dengan sebaik-
baiknya. Negara tidak akan menelantarkan rakyatnya," ujar Lena dalam pernyataan yang
diterima Tribun, Minggu(01/11/2020).
Lena meyakini pemerintah tidak serta merta mengambil keputusan hanya mempertimbangkan
satu sisi, buruh atau pengusaha.
Pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak.
"Jadi saya yakini negara tidak akan menelantarkan para pekerja dan juga memikirkan nasib
pengusaha. Pemerintah menjaga itu," kata Lena.
Diketahui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang isinya mengatur
tentang penetapan UMP 2021.
Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 disebutkan
gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020. Artinya,
tidak ada kenaikan UMP tahun depan.
Survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS)
sebanyak 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan.
Sebanyak 53,17% usaha menengah dan besar serta 62,21% usaha mikro dan kecil menghadapi
kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.
Risiko paling buruk ketika UMP naik adalah potensi buruh kena pemutusan hubungan kerja akan
semakin besar, karena perusahaan tidak mampu membayar. Saat ini saja sudah ada sekitar 7
juta orang kena PHK, terhitung sejak adanya pandemi Covid-19.
"Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan di situ sehingga tidak membuat, jangan sampai, salah
satu policy sebabkan perusahaan makin lemah atau dalam. Dalam hal ini, pekerja dapat
kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik balance dengan berbagai instrumen, UMP atau
upah minimum salah satu hal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beberapa waktu lalu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengajak masyarakat menghormati keputusan
pemerintah pusat tidak menaikkan UMP 2021. Meski demikian, segala aspirasi dari masyarakat
dia pun menghormati.
"Apapun bentuk keputusannya itu kita harus hormati sesuai dengan kewenangan masing-
masing, tentu karena sudah ada keputusan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan UMP,
kita harus menghormatinya, namun masyarakat juga bukan berarti tidak boleh mengusulkan
aspirasinya," ujar Riza. (Willy Widianto).
399
