Page 568 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 568

Judul            Mengejutkan! UMP 2021 Tak Pernah Disetujui Dewan Pengupahan
                                 Nasional
                Nama Media       okezone.com
                Newstrend        Peraturan Upah Minimum
                Halaman/UR       https://economy.okezone.com/read/2020/10/30/320/2301689/mengejutk
                L                an-ump-2021-tak-pernah-disetujui-dewan-pengupahan-nasional
                Jurnalis         Suparjo Ramalan,
                Tanggal          2020-10-30 17:10:00
                Ukuran           0
                Warna            Warna
                AD Value         Rp 17.500.000
                News Value       Rp 52.500.000
                Kategori         Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan          Korporasi
                Sentimen         Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Mirah  Sumirat  (anggota  Depenas)  Saya  menginformasikan  tidak  pernah  ada
              persetujuan di rapat pleno terkait dengan tidak naiknya UMP 2021

              negative  -  Mirah  Sumirat  (anggota  Depenas)  Ini  sangat  mengejutkan  saya  selaku  anggota
              Depenas, apabila ada kalimat dari siapa pun atau dari pejabat bahwa ada rekomendasi dari
              Depenas, itu sangat-sangat mengejutkan. Kalau ada yang bilang sudah disetujui, itu bohong


              Ringkasan

              Aktivis  buruh  yang  tergabung  dalam  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  membantah
              adanya usulan Depenas terkait dengan persetujuan penundaan kenaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP).
              Bahkan, klaim persetujuan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak ada
              dalam pleno Depenas.



              MENGEJUTKAN! UMP 2021 TAK PERNAH DISETUJUI DEWAN PENGUPAHAN
              NASIONAL

              Aktivis  buruh  yang  tergabung  dalam  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  membantah
              adanya usulan Depenas terkait dengan persetujuan penundaan kenaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP).

              Bahkan, klaim persetujuan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak ada
              dalam pleno Depenas.

              "Saya  menginformasikan  tidak  pernah  ada  persetujuan  di  rapat  pleno  terkait  dengan  tidak
              naiknya UMP 2021," ujar anggota Depenas Mirah Sumirat, dalam konferensi pers virtual, Jakarta,
              Jumat (30/10/2020).
                                                           567
   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573