Page 571 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 571

"Saya  mengatakan  Ida  Fauziyah  bukan  Menteri  Ketenagakerjaan,  tapi  menteri  Apindo  atau
              Menteri Kepengusahaan," ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI )
              Riden Hatam Aziz saat konferensi pers virtual, Jumat (30/10).



              TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM, IDA FAUZIYAH DIUSULKAN JADI MENTERI
              KEPENGUSAHAAN

              Para  buruh  merasa  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  tak  mendengarkan  aspirasi  yang
              disampaikan  para  pekerja/buruh.  Sebaliknya,  hanya  suara  para  pengusaha  yang  selama  ini
              didengarkan.

              "Saya  mengatakan  Ida  Fauziyah  bukan  Menteri  Ketenagakerjaan,  tapi  menteri  Apindo  atau
              Menteri Kepengusahaan," ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI )
              Riden Hatam Aziz saat konferensi pers virtual, Jumat (30/10).

              Menurut Riden, keputusan Ida membela pengusaha bukan hanya terlihat dalam surat edaran
              mengenai  tak  ada  kenaikan  upah  minimum  di  2021.  Sebelumnya  saat  Idul  Fitri  tahun  ini,
              pengusaha juga mengeluhkan kesulitan membayar kewajiban THR ke pekerjanya.

              "Keluhan itu dijawab sama Ida Fauziyah dengan menerbitkan surat edaran THR boleh dicicil,
              bahkan boleh tidak dibayar," katanya.

              Dia  melanjutkan,  keputusan  Ida  saat  ini  yang  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  11/HK04/X/2020  juga  tidak  adil.  Seharusnya
              pemerintah bisa menetapkan kenaikan upah minimum di 2021, karena masih ada perusahaan
              yang tidak terdampak COVID-19.

              "Menurut saya, yang benar pemerintah mengeluarkan surat edaran upah minimum tetap ada
              kenaikan. Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, ada mekanismenya dengan melakukan
              penangguhan UMK. Sekarang ada yang kerjaannya normal, tiba-tiba enggak naik, masa cara
              berpikirnya jadi dibalik," jelasnya.

              Sementara  itu,  Anggota  Dewan  Pengupahan  Nasional  (  Depenas  )  Mirah  Sumirat  menilai
              keputusan  Menaker  Ida  untuk  mengeluarkan  surat  edaran  tersebut  sebagai  bentuk
              ketidakpedulian pemerintah ke pekerja/buruh.

              "Kami pertanyakan negara di mana? Bukannya kewajibannya melindungi segenap rakyat. Sudah
              ganti saja, bukan Menteri Ketenagakerjaan tapi Menteri Kepengusahaan," kata Mirah.

              "Saya usul ada dua menteri, Menteri Ketenagakerjaan, satu lagi Menteri Pengusaha. Menteri
              Pengusaha kasih saja ke ibu Ida Fauziyah," pungkasnya.

              Ida  Fauziyah  upah  minimum  Buruh  1604046360140193653  3  0  2020  (c)  PT  Dynamo  Media
              Network Version 1.1.305.















                                                           570
   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576