Page 575 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 575

Ringkasan

              Perwakilan asosiasi buruh meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menginstruksikan Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang
              menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sama dengan 2020 atau tidak ada kenaikan.

              Buruh juga meminta kepada para gubernur untuk mengabaikan himbauan tidak menaikkan upah
              minimum dari SE Menaker itu.

              Hal  ini  disampaikan  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  saat
              menghadiri konferensi pers para asosiasi buruh secara virtual pada Jumat (30/10). Turut hadir
              asosiasi  buruh  lainnya,  seperti  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  Indonesia,  Federasi  Serikat
              Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan lainnya.


              BURUH MINTA GUBENUR CUEKI MENTERI JOKOWI SOAL UMP TIDAK NAIK

              Perwakilan asosiasi buruh meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menginstruksikan Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang
              menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sama dengan 2020 atau tidak ada kenaikan.

              Buruh juga meminta kepada para gubernur untuk mengabaikan himbauan tidak menaikkan upah
              minimum dari SE Menaker itu.

              Hal  ini  disampaikan  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  saat
              menghadiri konferensi pers para asosiasi buruh secara virtual pada Jumat (30/10). Turut hadir
              asosiasi  buruh  lainnya,  seperti  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  Indonesia,  Federasi  Serikat
              Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan lainnya.

              "Meminta Presiden menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menaker
              yang  menyatakan  tidak  ada  kenaikan  upah  minimum  2021,"  ucap  Said.  "Kami  menghimbau
              kepada para gubernur dan bupati serta wali kota, sikap pekerja jelas, jangan ikuti Surat Edaran
              Menaker tersebut".

              Menurut Said, SE tersebut harus dicabut karena tidak sesuai dengan beberapa hal.

              Pertama, tidak sejalan dengan formula penetapan upah minimum sesuai laju inflasi ditambah
              pertumbuhan ekonomi.

              "Jadi  kalau  berani,  seharusnya  diturunin  (UMP  2021  dari  2020),  kan  minus  (perkiraan
              pertumbuhan tahun ini), nanti resesi lebih dalam," ujarnya.

              Kedua, menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sebenarnya belum yang terburuk sehingga tidak
              ada kenaikan upah. Toh, ia bilang kondisi saat ini masih lebih baik daripada krisis ekonomi pada
              1998.

              Saat itu, ekonomi terkontraksi lebih dalam dari tahun ini. Bahkan, inflasi bengkak sampai 78
              persen, sedangkan tahun ini masih di bawah 3 persen.

              "Malah dulu upahnya dinaikkan untuk angkat daya beli," imbuhnya.

              Ketiga, kondisi dunia usaha juga tidak semua terpuruk di tengah pandemi virus corona atau
              Covid-19.  Buktinya,  ada  beberapa  sektor  industri  yang  justru  tumbuh  baik  dan  bisa
              memanfaatkan  peluang  di  tengah  wabah,  seperti  pertanian,  perkebunan,  kesehatan,  dan
              lainnya.


                                                           574
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580