Page 574 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Minta Gubenur Cueki Menteri Jokowi soal UMP Tidak Naik
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201030151234-532-
564204/buruh-minta-gubenur-cueki-menteri-jokowi-soal-ump-tidak-
naik
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-30 16:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Meminta Presiden
menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menaker yang menyatakan
tidak ada kenaikan upah minimum 2021

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi kalau berani,
seharusnya diturunin (UMP 2021 dari 2020), kan minus (perkiraan pertumbuhan tahun ini), nanti
resesi lebih dalam

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Malah dulu upahnya
dinaikkan untuk angkat daya beli

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) SE tidak perlu didengar,
faktanya beberapa gubernur belum setuju kok dibilang sudah setuju dengan edaran, tidak perlu
didengar surat itu, kan cuma himbauan

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami akan melihat situasi
yang berkembang, ada perundingan upah tidak. bukan hanya pekerja kontrak dan outsourcing
yang terkena dampak upah minimum tidak naik, karyawan tetap juga terancam tidak ada
kenaikan upah

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Maaf ya ini bukan
mengancam tapi bisa saja terjadi akhirnya diambil keputusan mogok kerja nasional, ini lebih kuat
dari mogok 6-8 Oktober 2020, karena ini akan dipakai buruh pabrik dan nasional untuk
persiapkan mogok kerja nasional karena upah adalah urusan di tingkat perusahaan

negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Tidak pernah ada, tolong di garisbawahi,
tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno. Jadi kalau ada statement pernyataan bahwa ini
sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional terkait UMP 2021 itu artinya bohong
ya, artinya mengada-ada

neutral - Riden Hatam Azziz (Ketua Perda KSPI Provinsi Banten) Solusinya bisa penangguhan
UMK, tapi tetap naik, ini sesuai peraturan

573