Page 573 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 573

CATAT! INI DALIH MENAKER TAK NAIKKAN UMP 2021

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  menjelaskan  alasan  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)
              Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
              Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

              Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh menurunnya
              kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19.

              Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Triwulan II minus 5,32 persen.
              Kemudian berdasarkan data analisis dari hasil survei BPS terhadap dampak Covid-19 terhadap
              pelaku usaha, terdapat 82, 85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan.
              Di mana 53,17 persen usaha menengah dan besar dan 62,21 persen Usaha Mikro dan Kecil
              mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

              "Ini beberapa survei yang menjadi latar belakang kenapa dikeluarkan SE tersebut. Jadi intinya
              sebagian  besar  perusahaan  tidak  mampu  membayar  upah  meskipun  sebatas  upah  minimum
              yang berlaku saat ini," kata Menaker Ida di Jakarta, Rabu (28/10).

              Menurut  Ida  kondisi  tersebut  telah  dibicarakan  dalam  forum  Dewan  Pengupahan  Nasional
              (Depennas)  yang  terdiri  atas  Tripartit  yaitu  unsur  pemerintah,  serikat  pekerja/  buruh,  dan
              pengusaha.  Di  forum  itu  telah  dilakukan  diskusi  secara  mendalam.  "Diskusi  mendalam  kami
              lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi
              di Depenas," katanya.

              Menurutnya, tidak naiknya upah minimum bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena
              sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk
              subsidi gaji/upah, kartu prakerja, dan berbagai bantuan lainnya. "Jadi ini salah satu cara kita
              agar daya beli para pekerja kita tetap ada. Dan saya melihat sendiri temen-temen pekerja kita
              merasa terbantu dengan adanya subsidi gaji/upah dari pemerintah," kata Ida.
              Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan
              kebijakan Menteri Ketenagakerjaan yang mengambil keputusan tidak menaikkan upah minimum
              tahun 2021. Alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus dinilai KSPI
              tidak tepat. Bandingkan dengan tahun 1998, 1999, dan 2000.
              "Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
              sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
              dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
              padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said Iqbal.
























                                                           572
   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578