Page 577 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 577

Judul               Diprotes UMP 2021 Tak Naik, Menaker: Pemerintah Ambil Jalan Tengah
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5235011/diprotes-
                                    ump-2021-tak-naik-menaker-pemerintah-ambil-jalan-tengah
                Jurnalis            Vadhia Lidyana
                Tanggal             2020-10-30 15:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Sunardi  (Wakil  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas))  Sudah  dikirim  ke
              Menteri dua keputusan (dari pengusaha dan buruh). Tiba-tiba kok akomodirnya hanya satu? Nah
              ini  yang  salah  Bu  Menteri.  Karena  mestinya  yang  ditetapkan  dalam  rapat  dua-duanya  itu
              diakomodir mestinya. Kok tiba-tiba hanya satu

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berkaitan dengan rekomendasi penetapan
              Upah Minimum 2021 dari Depenas, pemerintah telah menerima catatan bahwa unsur serikat
              pekerja/serikat  buruh  mempunyai  pandangan  nilai  Upah  Minimum  2021  tidak  boleh  turun,
              meskipun sudah ada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) hasil peninjauan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara unsur pengusaha berpandangan
              bahwa  naik  atau  turunnya  Upah  Minimum  harus  dilihat  secara  menyeluruh  dan  merupakan
              konsekuensi dari adanya hasil peninjauan KHL

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melihat kondisi dampak dari pandemi COVID-
              19 dan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja, serta
              menjaga kelangsungan usaha, pemerintah mengambil jalan tengah yang sebelumnya telah dikaji
              secara mendalam

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan politik
              mengenai alasan dan dampaknya serta berdasarkan data-data dan kajian yang dilakukan oleh
              Dewan  Pengupahan  di  beberapa  daerah.  Sehingga  sampai  pada  suatu  keputusan  untuk
              memberikan pedoman bagi para gubernur agar menetapkan Upah Minimum 2021 sama dengan
              Upah Minimum 2020


              Ringkasan

              Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Sunardi dari unsur serikat pekerja/buruh
              mengaku tak pernah mengeluarkan rekomendasi tidak naiknya Upah Minimum Provinsi ( UMP )
              2021. Menurut Sunardi, keputusan tersebut ditetapkan sepihak oleh pemerintah.


                                                           576
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582