Page 582 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah
Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020

Ringkasan
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap meminta
kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021. Kenaikan yang diminta oleh para buruh tersebut
minimal 8 persen.

"Kalau melihat perbandingan tahun krisis 1998, 8 persen kenaikan upah minimum 2021. Maka
tidak boleh 0 persen intinya tetap ada kenaikan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam Konferensi
Pers KSPI, Jumat (30/10/2020).

KSPI NGOTOT UMP 2021 HARUS NAIK, MINIMAL 8 PERSEN

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap meminta
kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021. Kenaikan yang diminta oleh para buruh tersebut
minimal 8 persen.

"Kalau melihat perbandingan tahun krisis 1998, 8 persen kenaikan upah minimum 2021. Maka
tidak boleh 0 persen intinya tetap ada kenaikan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam Konferensi
Pers KSPI, Jumat (30/10/2020).

Iqbal menjelaskan perhitungan atas kenaikan UMP 2021 seharusnya berkaca pada krisis hebat
yang melanda ekonomi Indonesia di tahun 1998. Dia mencatat saat itu, ekonomi minus 16,7
persen disertai inflasi mendekati 78 persen.

Namun, sambung Iqbal, untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di kondisi sulit akhirnya
pemerintahan Alm. Habibie tetap memutuskan adanya kenaikan UMP . "Misalnya di DKI sebesar
16 persen dengan pertumbuhan ekonomi minus 17,6 persen dan inflasi mendekati 78 persen,"
paparnya.

"Menjaga konsumsi kata Presiden Habibie, pemerintah tetap menjaga purchasing power artinya
daya beli masyarakat. Salah satu instrumen daya beli masyarakat adalah menaikkan upah para
buruh karena buruh adalah kelompok masyarakat yang mempunyai purchasing power terukur
karena punya upah. Kelompok lain bentuk pendapatannya fluktuatif atau tidak ada sama sekali,"
imbuh dia.

Pun, di tengah kondisi sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini dinilai masih banyak
perusahaan-perusahaan yang tetap melakukan kegiatan produksi. Alhasil diyakini banyak
perusahaan masih mempunyai kemampuan untuk menaikkan upah pegawainya.

"Banyak perusahaan yang collapse kita setuju tidak dinaikkan upahnya, industri pariwisata, hotel,
setuju, tapi pakai laporan tertulis. Tapi masih banyak perusahaan yang operasional kok. Bahkan
beberapa juga ada yang untung," terangnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk
mencabut penerbitan SE anyar yang dinilai merugikan kaum buruh. Sehingga UMP 2021
dipastikan tetap mengalami kenaikan.
581