Page 586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap
argumentasi dalam pengeluarkan sureat edaran tersebut," kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan suarat edaran
tersebut. Kalau tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan
membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.

"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegasnya.

"Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini
bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,"
terang Said Iqbal.

Persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa mengajukan
perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan,
dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

"Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop
produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja
Nasional akan lebih dahsyat lagi," tegasnya, Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan
buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di Depan
Istana dan Mahkamah Konstitusi. Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan
melibatkan 200 kab/kota di seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja
dibatalkan. Ditegaskan, bahwa aksi -aksi yang akan dilakukan KSPI adaah aksi yang terukur,
terarah, konstitusional, dan tidak anarkis.

Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker agar
mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021.

Aksi serupa juga akan dilakukan tanggal 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan
legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan
dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meninta Menaker mencabut surat edaran
yang sudah dibuat.

"Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional,"
tegasnya.

Editor : Kuswandi Reporter : Gunawan Wibisono .

585