Page 590 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

18 PROVINSI SEPAKAT TIDAK NAIKKAN UMP, SISANYA?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 18 provinsi sepakat tidak
menaikkan upah minimum 2021.

"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka
akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020)
beberapa hari lalu.

Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
kemerosotan perekonomian nasional.

"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujarnya.

Lalu, dimana saja 18 provinsi yang sepakat dengan Menaker? 1. Jawa Barat 2. Banten 3. Bali 4.
Aceh 5. Lampung 6. Bengkulu 7. Kepulauan Riau 8. Bangka Belitung 9. Nusa Tenggara Barat 10.
Nusa Tenggara Timur 11. Sulawesi Tengah 12. Sulawesi Tenggara 13. Sulawesi Barat 14. Maluku
Utara 15. Kalimantan Barat 16. Kalimantan Timur 17. Kalimantan Tengah 18. Papua.

Apakah daerah sisanya berpotensi menaikkan UMP? Ida tidak menyatakan secara bla-blakan
bahwa gubernur diperbolehkan tidak mengikuti SE tentang upah, kemudian menaikkan upah
minimum.

"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur," jelasnya.

"Di surat edaran itu memang meminta gubernur mengikuti, tetapi saya kira gubernur akan juga
melihat kondisi perekonomian di masing-masing provinsinya. Saya kira Dewan Pengupahan
Daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi (UMP)," sambung Ida.

Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

589