Page 592 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Argumentasinya, lanjut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi
yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Pada 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi
Indonesia minus di kisaran 17,6 persen. Sedangkan angka inflansi mendekati 78 persen.

''Serikat buruh yang ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat
untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesesi. Tetapi memudian terjadi perlawanan
yang keras dan massif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut," ujarnya.
''Tetapi kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yag berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi
besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan
menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16 persen," lanjutnya.

Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini
menegaskan, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflansi saat ini lebih
rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus
8 persen dan inflansi 3 persen.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8%. Namun
demikian, jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Derah bisa berunding, berapa
kenaikan upah minimum yang dirasa tepat.

Apalagi, saat ini masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa. Dia menegaskan, jangan
dipukul rata, bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum.
Bahkan kalau pun ada yang tidak mampu, undang-undang sudah memberikan ruang untuk
melakukan penangguhan upah minimum.

Disampaikan Said Iqbal, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional
dari unsur serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional
yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Bahkan di dalam forum
yang lebih besar yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tidak
ada keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

''Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap
argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut,'' seru Said Iqbal.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan suarat edaran
tersebut. Kalau tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan
membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law. ''Bisa
saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional,'' tegasnya. ''Berbeda
dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah
mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,'' tambahnya.

Persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa mengajukan
perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan,
dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

''Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop
produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja
Nasional akan lebih dahsyat lagi," tegasnya, Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan
buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 2 November di Depan Istana
dan Mahkamah Konstitusi. Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200
kab/kota di seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Ditegaskan,
bahwa aksi -aksi yang akan dilakukan KSPI adaah aksi yang terukur, terarah, konstitusional, dan

591