Page 596 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Mendesak, Kenaikan Upah Minimum Harus Tetap Ada
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qj0a0w328/buruh-mendesak-kenaikan-
upah-minimum-harus-tetap-ada
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2020-10-30 15:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (None) Saat ini masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa.
Jadi jangan dipukul rata kalau semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah
minimum. Bahkan kalau pun ada yang tidak mampu, Undang-Undang (UU) sudah memberikan
ruang untuk melakukan penangguhan upah minimum

negative - Said Iqbal (None) Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat
edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker
berbohong terhadap argumentasi dalam mengeluarkan surat edaran tersebut

negative - Said Iqbal (None) Sehingga terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua
daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar
kurang lebih 16 persen
neutral - Said Iqbal (None) Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja
nasional. Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober lalu,
kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat
pabrik

negative - Said Iqbal (None) Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi
mogok kerja nasional. Setop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-
Undang No 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020 yang
menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja Nasional nantinya akan lebih dahsyat lagi

negative - Said Iqbal (None) Aksi unjuk rasa penolakan ini akan dilakukan pada 2, 9, dan 10
November 2020. Kami lakukan aksi ini karena kami menolak UMP 2021 tidak naik. Aksi ini
dilakukan secara terukur, terarah dan konstitusional. Tolong dicatat ya tidak ada kekerasan (non-
violence)

positive - Said Iqbal (None) Kami berharap presiden bisa mengeluarkan Perppu terkait RUU
Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, kami meminta Presiden menginstruksikan Menaker untuk
mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021

595