Page 598 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 598
BURUH MENDESAK, KENAIKAN UPAH MINIMUM HARUS TETAP ADA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mendesak adanya kenaikan
upah minimum (UMP) 2021 sebesar 8 persen. Jika kenaikan 8 persen berat, Dewan Pengupahan
dan pemerintah daerah bisa berdiskusi berapa kenaikan upah minimum yang dirasa tepat untuk
para buruh.
"Saat ini masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa. Jadi jangan dipukul rata kalau
semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalau pun ada
yang tidak mampu, Undang-Undang (UU) sudah memberikan ruang untuk melakukan
penangguhan upah minimum," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/10).
KSPI mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional serta unsur serikat buruh
kalau tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak
ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Bahkan di dalam forum yang lebih besar yang
dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tidak ada keputusan yang
menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.
"Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar
Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap
argumentasi dalam mengeluarkan surat edaran tersebut," kata dia.
Ia menambahkan ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan
dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus
di kisaran 17,6 persen. Sedangkan angka inflasi mendekati 78 persen.
Serikat buruh yang ada saat itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat
untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesi. Tetapi kemudian terjadi perlawanan
yang keras dan masif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut. Tetapi
kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yang berkembang di tingkat pabrik.
"Sehingga terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie
kemudian mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16 persen,"
kata dia.
Ia menegaskan dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih
rendah dibandingkan tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8 persen
dan inflasi 3 persen.
KSPI meminta agar para Gubernur mengabaikan surat edaran tersebut. Kalau tidak ada kenaikan
upah minimum bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Apalagi
hal ini terjadi di tengah penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional. Berbeda dengan
mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah
mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik," kata dia.
Ia menambahkan persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka
bisa mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-
masing perusahaan dan jika tidak ada jalan lain (deadlock) maka sudah memenuhi persyaratan
yang diatur Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan
mogok kerja.
"Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Setop
produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
597
