Page 600 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

anjuran, tapi memang membahayakan, karena kadang-kadang gubernur kan mengikuti itu
sebagai sebuah acuan," kata Elly.
Surat edaran tersebut berpotensi memunculkan rasa ketidakadilan. Sebab beberapa sektor justru
mendapatkan keuntungan besar selama Covid-19. "Misalnya farmasi, pertambangan, sawit,
elektronik, komunikasi, keuangan," ujarnya.

Sementara sektor lainnya seperti transportasi, hotel, pariwisata, restoran dinilai sangat
berdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu ia meminta agar sektor usaha yang tidak
berdampak pandemi Covid-19 tetap menaikkan upah hingga di atas 8 persen. "Jadi jangan juga
mereka jadi nakal tidak menaikkan karena ada anjuran (Menaker)," ungkapnya.

Kemudian untuk sektor yang terdampak Covid-19, Elly mengatakan pemerintah sudah
membantu para pekerja melalui program subsidi upah yang sudah berjalan. Selain itu, Elly juga
merespons pernyataan Menaker Ida Fauziyah yang mengaku bahwa sebanyak 18 daerah telah
sepakat dengan surat edaran tentang penetapan upah minimum 2021 tersebut.
Dia mendorong agar serikat pekerja dan perusahaan membentuk kesepakatan bipartit untuk
menaikkan upah meskipun daerahnya sepakat dengan surat edaran Menaker tersebut.

"Jadi kalau semua berdasarkan atau mengikuti anjuran itu kan tidak ada yang naik dan itu tidak
adil gitu, karena ada contoh kemarin di Jabar garmen, mereka baru saja sepakat bipartit
menaikkan kenaikan upah tiga persen. Jadi kita berharap itu akan dilakukan teman-teman biar
mereka juga kesejahteraannya terjaga dan perusahaan juga berusaha terjamin kan jadi hidup
dua-duanya harus berjalan bersama," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Menaker Ida.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

599