Page 604 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 604
Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021 sama dengan
tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.
Dirangkum oleh Rabu (28/10/2020), berikut daftar 18 provinsi yang memastikan tidak menaikkan
UMP 2021: 1) Jawa Barat Rp 1.810.350 2) Banten Rp 2.460.968 3) Bali Rp 2.493.523 4) Aceh
Rp 3.165.030 5) Lampung Rp 2.431.324 6) Bengkulu Rp 2.213.604 7) Kepulauan Riau Rp
3.005.383 8) Bangka Belitung Rp 3.230.022 9) Nusa Tenggara Barat Rp 2.183.883 10) Nusa
Tenggara Timur Rp 1.945.902 11) Sulawesi Tengah Rp 2.303.710 12) Sulawesi Tenggara Rp
2.552.014 13) Sulawesi Barat Rp 2.571.328 14) Maluku Utara Rp 2.721.530 15) Kalimantan Barat
Rp 2.399.698 16) Kalimantan Timur Rp 2.981.378 17) Kalimantan Tengah Rp 2.890.093 18)
Papua Rp 3.516.700
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta agar para
Gubernur tetap menaikkan UMP 2021 dengan kisaran 1,5 hingga 2 persen.
Usulan tersebut berdasarkan data BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi
mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy)
dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.
"Dengan data ini seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangakan untuk tetap menaikkan
UMP 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen di atas
angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai
Desember 2020," kata Timboel, Rabu (28/10/2020).
Menurutnya, kenaikan upah minimum tiap tahun biasanya telah menjadi sumber perselisihan
antara Pemerintah, Apindo dan SP/SB, yang biasanya berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara
(TUN), dan tahun ini sepertinya akan terulang lagi.
"Dipastikan SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh kalangan SP/SB. Kalangan SP/SB menilai
SE ini akan mempengaruhi para Gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021,"
ujarnya.
Tentunya SP/SB harus mempengaruhi para gubernur untuk tidak mengikuti SE Menaker tersebut
dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan upah minimum dalam persentase yang wajar
dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha.
"Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021 dan adanya
usulan SP yang meminta kenaikan upah minimum di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat.
Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja
dan kelangsungan usaha," ungkapnya.
Dimana kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi YoY akan memiliki dampak
ikutan yang positif. Dengan adanya kenaikan upah minimum maka daya beli pekerja tidak
tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat
konsumsinya.
Sehingga tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi
agregat, maka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lantaran konsumsi agregat
mendukung 55 - 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Semoga kenaikan UMP 2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di kisaran 1,5
persen - 2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan
kelangsungan usaha terjamin," pungkasnya.
603
