Page 603 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi," tegasnya, Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI
dan buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di
Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi.

Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota di seluruh
Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Ditegaskan, bahwa aksi -aksi
yang akan dilakukan KSPI adaah aksi yang terukur, terarah, konstitusional, dan tidak anarkis.

Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker agar
mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP 2021.

Aksi serupa juga akan dilakukan tanggal 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan
legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan
dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meninta Menaker mencabut surat edaran
yang sudah dibuat.

"Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional,"
tegasnya.

Serikat buruh menyerukan penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 atau
UMP 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

"Serikat buruh menolak SE Menaker berkenaan dengan yang menyatakan bahwa upah minimum,
baik UMP/UMK/UMSP/UMSK tahun 2021 sama dengan tahun 2020," ujar Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam video konferensi, Jumat (30/10/2020).

Bahkan, Iqbal menilai keputusan yang dimuat dalam SE tersebut hanya mengakomodasi salah
satu pihak, yaitu pengusaha. Dijelaskan, dewan pengupahan nasional unsur buruh secara tegas
menyatakan tidak ada kesepakatan yang menyetujui adanya kenaikan UMP 2021. Namun
ternyata Menaker justru menerbitkan SE yang memutuskan tidak ada kenaikan UMP di 2021.

"Dewan pengupahan nasional menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun di tripartit
nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2020. Bahkan di forum yang lebih
besar lagi, tidak ada kesepakatan. Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa?" kata Iqbal.

"Patut diduga, Kemnaker berbohong terhadap argumentasi dasar pertimbangan dalam
mengeluarkan SE (UMP) itu," kata dia.
Untuk itu, serikat buruh menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan untuk mencabut SE tersebut. Lalu bagi gubernur, serikat buruh meminta agar
SE UMP tersebut tak perlu diikuti.

"Kami menghimbau kepada pemerintah terutama Menaker, cabut SE (UMP) tersebut. Dan pada
para gubernur, jangan ikuti SE Menaker tersebut," kata Iqbal.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, per hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul
16.35 WIB, ada 18 daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dan
menyepakati tidak menaikkan upah minimum atau UMP 2021.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengutip SE tersebut, Selasa (27/10/2020), dituliskan bahwa pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

602