Page 602 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 602
negative - Timboel Siregar (Gubernur) Dipastikan SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh
kalangan SP/SB. Kalangan SP/SB menilai SE ini akan mempengaruhi para Gubernur untuk tidak
menaikkan upah minimum tahun 2021
neutral - Timboel Siregar (Gubernur) Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan
upah minimum di 2021 dan adanya usulan SP yang meminta kenaikan upah minimum di 2021
sebesar 8 persen adalah tidak tepat. Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap
mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha
positive - Timboel Siregar (Gubernur) Semoga kenaikan UMP 2021 yang akan ditetapkan tanggal
1 November 2020 ini di kisaran 1,5 persen - 2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga
kesejahteraan pekerja terjaga dan kelangsungan usaha terjamin
Ringkasan
Serikat buruh menolak Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) atau UMP 2021. Alhasil para diminta untuk tegas gubernur mengabaikan SE anyar
yang dinilai merugikan kaum buruh itu.
Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, kalau tidak ada kenaikan UMP pada tahun depan, bisa
dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah
penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI.
Bahkan, Iqbal menilai keputusan yang dimuat dalam SE tersebut hanya mengakomodasi salah
satu pihak, yaitu pengusaha. Dijelaskan, dewan pengupahan nasional unsur buruh secara tegas
menyatakan tidak ada kesepakatan yang menyetujui adanya kenaikan UMP 2021. Namun
ternyata Menaker justru menerbitkan SE yang memutuskan tidak ada kenaikan UMP di 2021.
UMP 2021 TAK NAIK, BURUH ANCAM MOGOK KERJA YANG LEBIH DAHSYAT
Serikat buruh menolak Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) atau UMP 2021. Alhasil para diminta untuk tegas gubernur mengabaikan SE anyar
yang dinilai merugikan kaum buruh itu.
Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, kalau tidak ada kenaikan UMP pada tahun depan, bisa
dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah
penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI.
"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional. Berbeda dengan
mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok
kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik," kata dia dalam Konferensi
Pers KSPI, Jumat (30/10).
Menurutnya persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa
mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing
perusahaan, dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.
"Menaker (Ida Fauziyah) adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja
nasional. Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13
Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok
601
