Page 595 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 595
Said mengatakan, surat edaran sifatnya hanya bersifat imbauan. Jika pemerintah daerah
mengikuti surat edaran tersebut, lanjut Said, maka aksi serikat buruh akan semakin menguat di
tengah penolakan omnibus law UU cipta kerja ditambah dengan tidak adanya kenaikan upah
minimum tahun depan."Bukan mengancam, bisa saja terjadi aksi akhirnya diambil keputusan
mogok kerja nasional jauh lebih kuat dari mogok nasional yang dilakukan oleh serikat buruh
tanggal 6 sampai 8 Oktober lalu," ujar dia.
Said mengatakan, mogok nasional yang dilakukan diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Jika terjadi, maka mogok nasional ini akan berdampak pada terhentinya proses
produksi. Oleh karena itu, pihaknya meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut surat
edaran terkait upah minimum tersebut.
"Menaker adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kalau terjadi mogok kerja
nasional, karena berdampak pada berhentinya proses produksi," ucap Said.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penerbitan SE tersebut
berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan.
Pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
594
