Page 589 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 589
Judul 18 Provinsi Sepakat Tidak Naikkan UMP, Sisanya?
Nama Media rri.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/921555/18-provinsi-sepakat-tidak-naikkan-
ump-sisanya
Jurnalis Mosita Dwi Septiasputri
Tanggal 2020-10-30 15:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam
sudah ada 18 provinsi yang mereka akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang
menetapkan upah minimum adalah gubernur
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Di surat edaran itu memang meminta gubernur mengikuti,
tetapi saya kira gubernur akan juga melihat kondisi perekonomian di masing-masing provinsinya.
Saya kira Dewan Pengupahan Daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum
provinsi (UMP)
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 18 provinsi sepakat tidak
menaikkan upah minimum 2021.
"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka
akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020)
beberapa hari lalu.
Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
kemerosotan perekonomian nasional.
588
