Page 588 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Iqbal menilai keputusan menaker dibuat tanpa kesepakatan bersama dengan Dewan
Pengupahan Nasional. Oleh sebab itu, ia mendesak agar ada kenaikan upah minimum 2021
sebesar 8 persen, namun angka tersebut dapat dinegosiasikan ulang dengan secepatnya oleh
pemerintah daerah dan DPN.

Ia meminta pemerintah jangan memukul rata kondisi pabrik saat ini tidak mampu membayar
kenaikan upah, kata Iqbal, sebab tidak semua pabrik menghentikan produksi selamat pandemi.

Menurut Iqbal, jika pemerintah keukeuh tidak akan menaikkan upah minimum, butuh akan
mengadakan aksi besar-besaran. Mereka akan aksi di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta pada 2 November 2020.

Aksi ini sebagai perwujudan menolak upah minimum 2021 tidak naik dan menuntut pembatalan
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah awal Oktober lalu.

Menurut dia, aksi akan dilakukan serentak di 200 kabupaten/kota dan 24 provinsi di seluruh
Indonesia.

Aksi serupa juga akan dilakukan pada 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan
legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya pada 10 November 2020 aksi akan
dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meminta menaker mencabut surat edaran
yang sudah dibuat.

"Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional,"
ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran yang bunyinya memupus
harapan para buruh Indonesia: upah tahun depan tidak naik.

Surat edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tersebut diteken pada 26 Oktober, ditujukan
kepada seluruh gubernur. Gubernurlah yang bakal mengeluarkan surat keputusan berdasarkan
itu.

Ida menyebut kebijakannya sebagai "jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam
kondisi yang sulit dan tidak mudah," dikutip dari Antara.

Maksudnya jalan tengah adalah menaikkan atau menurunkan upah minimum. Sementara kajian
Dewan Pengupahan Nasional merekomendasikan upah turun atau minimal stagnan, elemen
buruh mau gaji minimum tetap naik.

Politikus PKB ini beralasan upah minimum 2021 tak naik karena pertumbuhan ekonomi nasional
sepanjang tahun diprediksi 0,6 persen sampai minus 1,7 persen dan inflasi minus 2,5 persen--
tiga bulan berurutan terjadi deflasi. Formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu merujuk
Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015.

587