Page 583 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Maaf ya ini bukan mengancam. Bisa saja terjadi akhirnya diambil keputusan mogok kerja
nasional ini jauh lebih kuat dari pada mogok kerja nasional yang pernah dilakukan oleh serikat
buruh pada tanggal 6 sampai 8 Oktober lalu. Kenapa? Karena mogok kerja nasional ini pasti
akan dipakai oleh kawan-kawan buruh di tingkat pabrik yang kemudian akan mengusulkan ini
kepada tingkat nasional," tutupnya.

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan
bahwa sudah ada 18 provinsi yang dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang
Penetapan Upah Minimum tahun 2021 ( UMP 2021 ) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Berdasarkan pemantauan sampai hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan
penetapan UMP 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Lalu, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
katanya.

Sebagaimana diketahui, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Menaker Ida.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah Saudara," sambungnya.
582