Page 576 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Keempat, dasar penerbitan SE tidak jelas karena bukan merupakan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas). Faktanya, kata Said, para buruh di Depenas terus
merekomendasikan agar upah minimum tetap naik.

Hal ini berbanding terbalik dengan para pengusaha di Depenas yang menginginkan tidak ada
kenaikan upah minimum. Oleh karenanya, Said menduga ada keputusan dan kepentingan
sepihak yang menjadi dasar penerbitan SE tersebut, yakni pemerintah hanya mengakomodir
para pengusaha.

Ia juga menduga ada kebohongan dari pemerintah pusat yang menyatakan sekitar 27 gubernur
sudah setuju agar UMP 2021 tidak naik. Fakta di lapangan, sambungnya, banyak pemerintah
daerah yang belum mengambil sikap.

"SE tidak perlu didengar, faktanya beberapa gubernur belum setuju kok dibilang sudah setuju
dengan edaran, tidak perlu didengar surat itu, kan cuma himbauan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan seluruh buruh dan asosiasi buruh pasti menolak kebijakan UMP
2021 sama dengan 2020. Para buruh juga akan menolak bila gubernur di berbagai daerah
mengikuti himbauan dari SE Menaker tersebut.

Ia turut meminta dukungan dari semua pekerja agar keputusan UMP 2021 sama dengan 2020
ditolak. Sebab, dampaknya akan dirasakan oleh semua pekerja dari berbagai kalangan tanpa
terkecuali.

"Kami akan melihat situasi yang berkembang, ada perundingan upah tidak. bukan hanya pekerja
kontrak dan outsourcing yang terkena dampak upah minimum tidak naik, karyawan tetap juga
terancam tidak ada kenaikan upah," jelasnya.

Said meyakini bila pemerintah tetap bersikeras menerapkan kebijakan upah minimum tidak naik
pada tahun depan, maka akan memicu aksi penolakan hingga mogok kerja skala nasional. Hal
ini pada akhirnya bisa merugikan dunia usaha karena produksi tidak berjalan dan pemerintah
karena perekonomian melemah.

"Maaf ya ini bukan mengancam tapi bisa saja terjadi akhirnya diambil keputusan mogok kerja
nasional, ini lebih kuat dari mogok 6-8 Oktober 2020, karena ini akan dipakai buruh pabrik dan
nasional untuk persiapkan mogok kerja nasional karena upah adalah urusan di tingkat
perusahaan," tuturnya.

Senada, Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sekaligus Presiden Aspek Indonesia
Mirah Sumirat menyatakan tidak ada rekomendasi dewan terkait penetapan upah minimum di
akhir-akhir rapat pleno yang beberapa kali diadakan.

"Tidak pernah ada, tolong di garisbawahi, tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno. Jadi kalau
ada statement pernyataan bahwa ini sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional
terkait UMP 2021 itu artinya bohong ya, artinya mengada-ada," tekan Mirah pada kesempatan
yang sama.

Sementara Sekretaris Jenderal FSPMI sekaligus Ketua Perda KSPI Provinsi Banten Riden Hatam
Azziz mengatakan sebenarnya ada solusi lain yang bisa digunakan untuk masalah ini, yaitu tetap
menaikkan UMP 2021, namun pengusaha bisa mengajukan penangguhan bayar.

Artinya, pembayaran dilakukan berkala sesuai kondisi perusahaan, namun komitmen kenaikan
upah tetap ada.

"Solusinya bisa penangguhan UMK, tapi tetap naik, ini sesuai peraturan," tandasnya.

(uli/DAL).
575