Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul 4 Alasan Buruh Kukuh Tolak Keputusan Pemerintah Tidak Menaikkan
UMP 2021
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4395676/4-alasan-buruh-kukuh-
tolak-keputusan-pemerintah-tidak-menaikkan-ump-2021
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-30 13:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Kahar S Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) Menaker sepertinya tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang
kepentingan pengusaha semata. Tentu saja kaum buruh menolak

negative - Kahar S Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999
tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen.
Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8
persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen

negative - Kahar S Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) Ini karena turunnya pendapatan, sehingga membuat masyarakat atau buruh
mengalami penurunan daya beli. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian

neutral - Kahar S Cahyo (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) Sehingga seharusnya tidak memukul rata. Bahkan, ada beberapa sektor juga yang
justru tumbuh positif meski ada pandemi

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18
provinsi yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (None) Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara
mendalam, mempertimbangkan berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan
tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di
Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
menetapkan upah minimum

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020

653