Page 656 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 656
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
Berdasarkan pemantauan sampai hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan
penetapan UMP 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Lalu, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
katanya.
Sebagaimana diketahui, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Menaker Ida.
655
