Page 655 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 655
Ringkasan
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo tetap
menolak keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 ( UMP 2021).
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi
Covid-19.
4 ALASAN BURUH KUKUH TOLAK KEPUTUSAN PEMERINTAH TIDAK MENAIKKAN
UMP 2021
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo tetap
menolak keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 ( UMP 2021).
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi
Covid-19.
"Menaker sepertinya tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan
pengusaha semata. Tentu saja kaum buruh menolak," ujar Ketua Departemen Komunikasi dan
Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo dalam Konferensi Pers KSPI,
Jumat (30/10/2020).
Dia merinci setidaknya ada 4 alasan mengapa KSPI meminta UMP 2021 harus naik, antara lain :
Pertama, jika upah minimum tidak naik, maka akan menciptakan polemik, khususnya di tataran
kaum buruh. Mengingat saat ini mayoritas buruh tengah dihadapkan pada kondisi ekonomi sulit
selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus diyakini tidak tepat.
Menyusul dengan apa yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1998, 1999, dan 2000, tapi UMP
tetap naik saat itu.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," paparnya.
Ketiga, keputusan tidak menaikkan UMP 2021 akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama
kaum buruh. "Ini karena turunnya pendapatan, sehingga membuat masyarakat atau buruh
mengalami penurunan daya beli. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian,"
terangnya.
Terakhir, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari
banyak perusahaan yang tetap melakukan kegiatan produksi selama pandemi berlangsung.
"Sehingga seharusnya tidak memukul rata. Bahkan, ada beberapa sektor juga yang justru
tumbuh positif meski ada pandemi," tukasnya.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa sudah ada 18 provinsi yang
dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum tahun
2021 ( UMP 2021 ) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
654
