Page 660 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 660

Judul               SE Menaker: Pemetaan Upah Minimum Sudah 18 Provinsi Nyatakan
                                    Sepakat
                Nama Media          harianbhirawa.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.harianbhirawa.co.id/se-menaker-pemetaan-upah-
                                    minimum-sudah-18-provinsi-nyatakan-sepakat/
                Jurnalis            Helmi Supriyatno
                Tanggal             2020-10-30 12:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) SE Menaker tersebut dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk
              mengatasi kondisi terdampak pandemi Covid-19. Setelah melewati diskusi dan pertimbangan
              dari berbagai hal di Dewan Pengupahan Nasional. Diharapkan, para Gubernur menjadikan SE ini
              sebagai referensi dalam penetapan Upah Minimum di daerahnya

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi
              Covid-19,  yang  telah  ber  dampak  pada  kondisi  perekonomian  dan  kemampuan  perusahaan.
              Dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah



              Ringkasan

              Terkait  dengan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP),  tercatat  sudah  ada  18  provinsi  yang  akan
              mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker. SE Menaker nomor M/11/HK.04/2020, mengatur tentang
              penetapan Upah Minimum tahun 2021 sama besarnya dengan Upah Minimum tahun 2020.

              "SE Menaker tersebut dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk mengatasi kondisi terdampak
              pandemi  Covid-19.  Setelah  melewati  diskusi  dan  pertimbangan  dari  berbagai  hal  di  Dewan
              Pengupahan Nasional. Diharapkan, para Gubernur menjadikan SE ini sebagai referensi dalam
              penetapan Upah Minimum di daerahnya," ucap Menaker Ida Fauziyah, akhir pekan.



              SE MENAKER: PEMETAAN UPAH MINIMUM SUDAH 18 PROVINSI NYATAKAN
              SEPAKAT

              Terkait  dengan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP),  tercatat  sudah  ada  18  provinsi  yang  akan
              mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker. SE Menaker nomor M/11/HK.04/2020, mengatur tentang
              penetapan Upah Minimum tahun 2021 sama besarnya dengan Upah Minimum tahun 2020.

              "SE Menaker tersebut dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk mengatasi kondisi terdampak
              pandemi  Covid-19.  Setelah  melewati  diskusi  dan  pertimbangan  dari  berbagai  hal  di  Dewan
                                                           659
   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665