Page 661 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 661
Pengupahan Nasional. Diharapkan, para Gubernur menjadikan SE ini sebagai referensi dalam
penetapan Upah Minimum di daerahnya," ucap Menaker Ida Fauziyah, akhir pekan.
Berdasarkan pemantauan, sampai Selasa 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, beberapa daerah
telah melaksanakan sidan Dewan Pengupahan Provinsi. Dalam kaitan persiapan penetapan Upah
Minimum tahun 2021, dan telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menaker
tersebut.
Surat edaran penetapan Upah Minimum tersebut, diteken Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, Upah Minimum 2021 ini, secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
Pemerintah Daerah (Pemda) pada akhir Oktober 2020.
Penerbitan SE Menaker ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan keberlngsungan
bekerja bagi pekerja/buruh. Serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan Upah Minimum. Pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
19.
"Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19, yang telah ber dampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan. Dalam memenuhi hak pekerja/buruh,
termasuk dalam membayar upah," jelas Menaker Ida.
Diharapkan, Pemda melaksanakan penetapan Upah Minimum 2021, sesuai ketentua peraturan
perUndand-Undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021
pada tanggal 31 Oktober 2020. Diminta, Gubernur menindak lanjuti dan menyampaikan SE
Menaker ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait, di wilayah nya. (ira).
660
