Page 666 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 666
"Menurut saya yang benar pemerintah mengeluarkan surat edaran upah minimum tetap ada
kenaikan. Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, ada mekanismenya dengan melakukan
penangguhan UMK," paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Dewan Pengupahan Nasional Mirah Sumirat yang menilai
keputusan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran upah minimum tahun depan tidak naik,
bentuk rasa ketidakpedulian pemerintah ke pekerja.
"Kami pertanyakan negara di mana? Bukannya kewajibannya melindungi segenap rakyat. Sudah
ganti saja, bukan Menteri Ketenagakerjaan tapi menteri pengusaha," ujar Mirah.
"Saya usul ada dua menteri, menteri ketenagakerjaan, satu lagi menteri pengusaha. Menteri
pengusaha kasih saja ke ibu Ida Fauziyah," sambung Mirah.
Menaker Ida Fauziyah Minta UMP 2021 Sama dengan UMP 2020 Menteri Ketenagakerjaan (
Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan upah
minimum provinsi ( UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19.
"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Ida dilansir dari Antara, Jumat
(30/10/2020).
Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi
tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Bangka
Belitung.
Lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
kemerosotan perekonomian nasional.
"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini.
Meskipun pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta agar UMP tidak naik, bukan berarti
pemerintah diam saja. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada
para pekerja.
Ia mengakui dalam surat edaran tersebut Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk
tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di
daerah masing-masing.
"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum
provinsi," ujar dia.
Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.
Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah
minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini.
Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi
ranah kepala daerah.
665
