Page 665 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 665
positive - Ida Fauziyah (Menteri) Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang
kenapa surat edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan
menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-
19
positive - Ida Fauziyah (Menteri) Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021 itu menggunakan
KHL sebagaimana ketentuan yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang bersumber dari
Undang-Undang 13/2003. Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini didesain dalam
kondisi tidak memprediksi terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri) Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan
itu tidak semua akibat dari penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi
tidak semua juga provinsi akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita
diskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal
positive - Ida Fauziyah (Menteri) Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap
sebagaimana upah minimum tahun 2021. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita
di dewan pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam
menetapkan upah minimum
Ringkasan
Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan,
Ida Fauziyah tidak pantas menduduki posisi Menteri Ketenagakerjaan, karena setiap
keputusannya selalu mengutamakan kepentingan pengusaha.
"Saya mengatakan Ida Fauziyah bukan Menteri Ketenagakerjaan, tapi menteri Apindo atau
Menteri Kepengusahaan," ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz saat konferensi pers secara daring, Jakarta, Jumat (30/10/2020).
SERIKAT PEKERJA: IDA FAUZIYAH PANTAS JADI MENTERI PENGUSAHA, BUKAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan,
Ida Fauziyah tidak pantas menduduki posisi Menteri Ketenagakerjaan, karena setiap
keputusannya selalu mengutamakan kepentingan pengusaha.
"Saya mengatakan Ida Fauziyah bukan Menteri Ketenagakerjaan, tapi menteri Apindo atau
Menteri Kepengusahaan," ujar Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz saat konferensi pers secara daring, Jakarta, Jumat (30/10/2020).
Riden memaparkan, sikap Ida yang membela kepentingan pengusaha sudah terlihat saat jelang
hari raya Idul Fitri pada tahun ini, di mana pengusaha mengeluhkan kesulitan membayar
kewajiban THR ke pekerjanya.
"Keluhan itu dijawab sama Ida Fauziyah, dengan menerbitkan surat edaran THR boleh dicicil,
bahkan boleh tidak dibayar," papar Riden.
Kemudian, kata Riden, pada saat ini Ida kembali lebih condong ke pengusaha dengan
mengeluarkan surat edaran upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan.
664
