Page 760 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

18 PROVINSI TIDAK NAIKKAN UMP

SEBANYAK 18 provinsi sepakat tidak menaikkan upah minimum 2021. Keputusan tersebut
sejalan dengan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam keterangan resminya Rabu (28/10),
mengungkapkan, berdasarkan pemantauan hingga Selasa (27/10), beberapa daerah telah
melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah
minimun (UM) tahun 2021. Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE
Menteri Ketenagakerjaan itu.

Kedelapan belas provinsi yang dimaksud ialah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Jalan tengah yang bisa kita ambil ialah dengan tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini kita
ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kami harap para gubernur menjadikan ini
sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," tutur Ida.

Sebagaimana diketahui, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Ida menyebut penerbitan SE
ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi covid-19 yang telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk
dalam membayar upah.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir bulan ini.
Dalam kaitan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan,
Darmawan Bintang, mengungkapkan UMP Sulsel mengikuti surat edaran yang dikeluarkan
menteri tenaga kerja. "Kita sudah melakukan pembahasan pra-UMP. Namun, setelah keluar surat
edaran menteri, kita akan bicarakan kembali bersama dewan pengupahan yang terdiri atas
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terkait dengan itu," ungkapnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sulsel, Yusran IB Hernald, juga sepakat dengan
surat edaran menteri tenaga kerja. Dia mengatakan, tidak ada kenaikan UMP tentu menjadi
harapan pihak pengusaha secara nasional.

Akan tetapi, Sekretaris DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sulsel, Muis, tetap
meminta dan akan terus memperjuangkan UMP 2021 bisa diusulkan naik 5%. "Kenaikan UMP
tahun 2021 bisa menjadi langkah untuk memberikan semangat kepada para buruh/pekerja dan
juga sebagai kekuatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," serunya. (Ins/LN/X-6).

759