Page 763 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 763

Hal  itu  disampaikan  anggota  DPR  dari  Fraksi  PDIP,  menanggapi  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker)  Ida  Fauziyah  yang  menerbitkan  surat  edaran  mengatur  tentang  penetapan  upah
              minimum 2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur
              diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum
              2020. Artinya pemerintah tidak menaikkan upah minimum.

              Hendrawan Supratikno mengatakan memang saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi
              yang  sulit  akibat  pandemi  Covid-19  di  tanah  air.Sebab  menurut  Hendrawan  di  satu  sisi
              perusahaan  diimbau  tidak  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  para
              karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.

              "Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi
              seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan
              PHK," katanya.

              Hendrawan mengatakan jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak
              bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan.

              "  Nah  dalam  kondisi  begini  kalau  ada  kenaikan  upah  memang  sangat  memukul  ya.  Karena
              pertumbuhan ekonomi juga minus," katanya.

              Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan upah minimum
              2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Covid-
              19 ini.

              "Oleh sebabnya ini kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan
              diri  tidak  melakukan  PHK,  dari  pihak  karyawan  juga  menahan  diri  untuk  tidak  menuntut
              menaikkan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ucapnya.

              Sehingga  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  ini  adalah  jalan  tengah  yang  menguntungkan
              antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak
              bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.

              "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win
              win solution," ujarnya.
































                                                           762
   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768