Page 765 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 765

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
              kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp1.798.979,12," kata Gubernur
              Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (30/10/2020).

              Keputusan besaran UMP jateng 2021 itu berlaku untuk 35 kabupaten/kota dan harus menjadi
              pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing.

              Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
              kenaikan  UMP  Jateng  2021,  melainkan  tetap  berpegang  teguh  pada  Peraturan  Pemerintah
              Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.

              Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
              Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan
              memberikan masukan-masukan.

              "UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang
              intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa
              UMP  ini  sesuai  dengan  PP  78  tahun  2015  tentang  pengupahan  yang  mendasari  pada
              pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," jelasnya.

              Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi "year of year" (yoy) untuk September
              di Jawa Tengah sebesar 1,42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85
              persen  "Dengan  demikian,  terdapat  kenaikan  sebesar  3,27  persen.  Angka  inilah  yang  kami
              pertimbangkan,  maka  UMP  Jateng  2021  kami  tetapkan  sebesar  Rp1.798.979,12  atau  naik
              Rp56.963,9,"  ujar  Ganjar.  [tar]  Diketahui,  Surat  Edaran  (SE),  diterbitkan  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor
              M/11/HK.04/2020  ini  mengatur  tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2021  pada  Masa
              Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran penetapan upah minimum tersebut
              diteken oleh Ida pada 26 Oktober 2020.

              Diputuskan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  2021  tidak  naik  atau  sama  dengan  UMP  2020.
              Alasannya  mempertimbangkan  perlindungan  dan  keberlangsungan  pekerja  atau  buruh  serta
              menjaga kelangsungan usaha, di tengah pemulihan situasi ekonomi di masa pandemi Covid-19.


































                                                           764
   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770