Page 762 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Legislator PDIP: Pemerintah tak Ingin Banyak Buruh Kena PHK
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiz2ly354/legislator-pdip-pemerintah-tak-
ingin-banyak-buruh-kena-phk
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2020-10-30 01:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Nah dalam kondisi begini kalau ada
kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Oleh sebabnya ini kita anggap ini
sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak
karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikkan (gaji-Red) karena ini kan
mengalami kesulitan

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya artinya itu dianggap untuk saat
ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win win solution

Ringkasan

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, pemerintah tidak ingin terjadi banyak
buruh menerima kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDIP, menanggapi Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah yang menerbitkan surat edaran mengatur tentang penetapan upah
minimum 2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur
diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum
2020. Artinya pemerintah tidak menaikkan upah minimum.

LEGISLATOR PDIP: PEMERINTAH TAK INGIN BANYAK BURUH KENA PHK

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, pemerintah tidak ingin terjadi banyak
buruh menerima kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari pandemi Covid-19.
761