Page 893 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020 itu, Ida menetapkan tak ada kenaikan upah minimum pada
tahun 2021.
Mendapat penentangan, Menaker Ida akhirnya buka suara soal alasannya mengeluarkan surat
berisi penetapan upah minimum 2021 itu.

Salah satun ya adalah, adanya penurunan kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-
19.

Disebutnya, pertumbuhan ekonomi Indoensia pada triwulan II tumbuh minus 5,32 persen.
Dari hasil survei dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), 82,85 persen perusahaan cenderung
mengalami penurunan pendapatan.

53,17 persen di antaranya merupakan usaha menengah dan besar, sedangkan 62,21 persen
adalah usaha mikro dan kecil.

Kedua hasil analisi tersebut mengatakan, masalah yang dihadapi adalah kendala keuangan
terkait pegawai dan operasional.

"Ini beberapa survei yang menjadi latar belakang kenapa dikeluarkan SE tersebut. Jadi intinya
sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum
yang berlaku saat ini," kata Ida di Jakarta, Rabu 28 oktober 2020, dikutip dari laman resmi
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ).

Kondisi tersebut pun telah dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depennas) yang
terdiri atas Tripartit yaitu unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan pengusaha.

Menurut Ida, keputusan tak menaikkan upah minimum 2021 adalah jalan tengah yang diambil
dari hasil forum tersebut.

"Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah
yang kita ambil hasil diskusi di Depenas," kata Ida.

Namun, tak adanya kenaikan UMP bukan berarti pemerintah diam.

Ida mengatakan, bantuan subsidi upah hingga kartu prakerja merupakan bentuk bantalan guna
membantu pekerja yang terdampak kondisi ekonomi ini.

"Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada. Dan saya melihat sendiri
temen-temen pekerja kita merasa terbantu dengan adanya subsidi gaji/upah dari pemerintah,"
tutupnya.***.

892