Page 897 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 897
Judul 18 Provinsi Kompak Tak Naikkan Upah Minimum, DKI Tak Disebut
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/10/29/260313/18-provinsi-kompak-
tak-naikkan-upah-minimum-dki-tak-disebut/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-29 08:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait dengan upah minimum provinsi sudah
ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita
mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita
ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita
ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini
sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan
mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada
Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara
Ringkasan
- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyatakan sudah ada 18 provinsi yang dilaporkan
sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan pemantauan hingga Selasa (27/10/2020) pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah
melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah
896

