Page 900 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 900
"Terkait dengan upah minimum provinsi, sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan
mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Rabu (28/10).
Melalui surat edaran tersebut, para Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan
nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan
penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-
undangan, juga menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
tanggal 31 Oktober 2020.
Penetapan upah minimum tahun 2021 pun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.Ida
menyebutkan, penetapan upah minimum 2021 telah menggunakan Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) tahun 2021 seperti yang ketentuan yang ada di PP 78 tahun 2015. Meski begitu, PP
tersebut tidak didesain dengan kondisi adanya pandemi seperti saat ini. Menurutnya, keputusan
penetapan upah 2021 ini sudah melalui diskusi dan pertimbangan sehingga jalan yang tengah
diambil adalah upah 2021 sama dengan 2021.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan, yang menetapkan upah minimum masing-masing provinsi
adalah para gubernur. Dia pun berharap latar belakang dan beberapa landasan yuridis yang
sudah disebutkan di surat edaran tersebut menjadi penguat bagi para gubernur dalam
mengambil kebijakan terkait dengan upah minimum di 2021.
"Di surat edaran itu memang meminta, tapi saya kira gubernur akan juga melihat kondisi
perekonomian di masing-masing provinsinya, saya kira dewan pengupahan daerah juga akan
dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi. Karena ketika kami mendiskusikan
Dewan Pengupahan Nasional, itu sebenarnya juga berdasarkan masukan dari berbagai pengurus
pengupahan daerah," ujar Ida.
Adapun, 18 provinsi yang akan melaksanakan SE tentang upah minimum 2021 yakni: 1. Jawa
Barat 2. Banten 3. Bali 4. Aceh 5. Lampung 6. Bengkulu 7. Kepulauan Riau 8. Bangka Belitung
9. Nusa Tenggara Barat 10. Nusa Tenggara Timur 11. Sulawesi Tengah 12. Sulawesi Tenggara
13. Sulawesi Barat 14. Maluku Utara 15. Kalimantan Barat 16. Kalimantan Timur 17. Kalimantan
Tengah.
899
