Page 902 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya pemerintah tidak menaikan upah
minimum.

Menanggap hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan memang
saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi COVID-19 di tanah
air.

Sebab menurut Hendrawan di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang
terdampak adanya pandemi ini.

"Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi
seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan
PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Kamis, 29 Oktober 2020.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut
kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak
begitupun para perusahaan.

"Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena
pertumbuhan ekonomi juga minus," ujarnya.

Oleh sebab itu jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum 2021
ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus corona ini.

"Oleh sebabnya ini kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan
diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut
menaikan (gaji) karena ini kan mengalami kesulitan," ucapnya.
Sehingga langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan
antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak
bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.

"Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solitif, win
win solution," katanya.

901