Page 898 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

minimun (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan.

18 PROVINSI KOMPAK TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM, DKI TAK DISEBUT

- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyatakan sudah ada 18 provinsi yang dilaporkan
sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan pemantauan hingga Selasa (27/10/2020) pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah
melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah
minimun (UM) tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan.
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Ida, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
Kedelapanbelas provinsi yang dimaksud adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, dan Papua.

"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
katanya.

Menaker Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada
Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka
memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga
kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada
situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi COVID-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah. "Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020," kata Ida.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020. "Melaksanakan penetapan upah minimum setelah
tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan
Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Ida.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah Saudara," tegasnya. ( dni).

897