Page 896 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 896
Judul Upah Minimum 2021 Tak Naik, Buruh: Sangat Memberatkan!
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5233143/upah-
minimum-2021-tak-naik-buruh-sangat-memberatkan
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-10-29 08:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi
kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat
Ringkasan
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak
keras keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak menaikkan upah minimum 2021 .
Menurut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, keputusan itu amat memberatkan kaum buruh
karena sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19.
UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, BURUH: SANGAT MEMBERATKAN!
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak
keras keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak menaikkan upah minimum 2021 .
Menurut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, keputusan itu amat memberatkan kaum buruh
karena sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," katanya, Selasa (27/10/2020).
Dia meminta pemerintah meninjau ulang keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus
mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan hal tersebut. Pengusaha disadarinya
memang banyak yang sedang dalam kondisi susah. Namun, menurutnya buruh juga jauh lebih
susah.
Menurut Andi seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP
2021. Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan
tidak menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.
895
