Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Pimpinan serikat buruh yang diundang yaitu Said Iqbal (KSPI), Riden Hatam Azis (FSPMI), Joko
Heriono (SPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sunandar (FSP KEP KSPI), Idris Idham (Farkes)
Hermanto Achmad (KSPSI), Jinto (FSP TSK KSPSI), R. Abdullah (FSP KEP KSPSI), Ali Mansur
(FSP RTMM), Arif Minardi (FSP LEM KSPSI), Indra Munaswar (FSPI), Didi Supriadi (GURU). Lalu
Abdul Hakim (PPMI), Tugino (FSP RTMM KSPSI), Helmi Salim (FSP TSK KSPSI), Feri (FSP KEP
KSPSI AGN), dan Sofyan (FSP Pariwisata).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) membenarkan acara
tersebut. Namun, ia meminta agar penjelasan terkait hal-hal yang menjadi topik pembahasan
ditanyakan ke Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang ikut hadir dalam FGD tersebut
"[Ditanyakan] ke Pak Maman [Supratman] ya yang ikut pertemuan," kata Awiek kepada
CNNIndonesia.com , Selasa (18/8).

Ratusan buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja melakukan long march ke Gedung
DPR usai berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada 14 Agustus
lalu (CNN Indonesia/ Yogi Anugrah CNNIndonesia. com telah berusaha menghubungi
Supratman untuk mendapatkan penjelasan terkait topik pembahasan dalam FGD tersebut.
Namun, Supratman belum memberikan penjelasan hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menjanjikan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker
akan dilakukan secara hati-hati dan transparan. Dia menanggapi kritik sejumlah pihak yang
merasa pemerintah-DPR tidak terbuka.
"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka," ujar
Puan, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021 dalam rangka
penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Jumat (14/8).

"Hal ini dilakukan agar UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjutnya.

Namun, saat Puan menyampaikan pernyataan itu, ratusan orang dari elemen buruh, petani,
mahasiswa, aktivis perempuan berdemo menentang RUU Omnibus Law Ciptaker di berbagai
daerah, termasuk di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8).

Humas Gerakan Buruh Bersama Rakyat Jumisih menyebut DPR sudah mengingkari janji untuk
tidak melakukan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di masa reses. Hal ini menjadi bukti
kuat buruknya negara menghargai daulat rakyat.

"Kepentingan orang-orang yang sudah terlampau kaya, tampak lebih dilayani oleh
penyelenggara negara," cetusnya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8).

"Demi tetap menjaga api perlawanan terhadap ketidakadilan yang terkandung dalam proklamasi
kemerdekaan, kami bagian dari elemen rakyat menuntut kepada pemerintah untuk
menghentikan pembahasan Omnibus Law Cilaka," lanjut dia.

Menurut Jumisih, rancangan regulasi ini harus dilawan karena merugikan kalangan buruh, petani,
rakyat miskin. Bagi buruh, katanya, baik itu buruh kerah putih maupun kerah biru, RUU Omnibus
Law Ciptaker merupakan ancaman karena melanggengkan sistem kerja kontrak dan outsourcing,
upah murah, meminimalisasi hak cuti. Bagi buruh perempuan, RUU ini tak melindungi hak
reproduksi karena menyingkirkan hak cuti haid, cuti keguguran atau melahirkan.

(mts/bmw).

116