Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 112
Judul Tim Perumus DPR-Serikat Buruh akan Serahkan DIM RUU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qf9fth354/tim-perumus-dprserikat-buruh-
akan-serahkan-dim-ruu-ciptaker
Jurnalis Nawir Arsyad Akbar
Tanggal 2020-08-18 19:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Setelah tim perumus
menghasilkan semacam DIM, nanti akan dikumpulkan kembali oleh Pak Dasco dan pimpinan
panja Baleg, seluruh atau mayoritas anggota panja Baleh RUU Cipta Kerja membahasa secara
langsung pasal demi pasal hasil dari tim perumus tersebut
positive - Said Iqbal (None) Dengan demikian diharapkan apa yang menjadi permintaan kawan-
kawan serikat buruh dan masyarakat sipil lainnya, khususnya klaster ketenagakerjaan bisa goal
sesuai harapan dengan kawan-kawan serikat
positive - Said Iqbal (None) Di sana hanya sebatas alat legitimasi atau maaf dalam tanda petik
stempel. Bahwa pemerintah telah memenuhi prosedur tripartit RUU Cipta Kerja telah melibatkan
tripartit. Itu hanya stempel
positive - Said Iqbal (None) Jadi 75 persen yang mewakili anggota serikat buruh terlibat dalam
tim perumus untuk membentuk semacam DIM untuk pegangan panja Baleg
negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi) Substansinya kan Baleg membahas yang
terjadi dan apa yang berkembang, (Baleg) tidak pernah membuat target waktu. Inikan bukan
angkot yang punya setoran
positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi) Jadi itu yang substansial yang benar-benar
melinatkan pikiran, bahkan di kementerian saja banyak yang berbeda. Itu yang kemudian kita
dudukkan bersama
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kelompok serikat buruh telah membentuk tim perumus
yang akan membahas RUU Cipta Kerja. Hasil dari tim tersebut, nantinya juga akan menghasilkan
daftar invetarisasi masalah (DIM) yang nantinya akan diserahkan ke panitia kerja Badan Legislasi
(Baleg) DPR untuk dibahas.
111
