Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

TIM PERUMUS DPR-SERIKAT BURUH AKAN SERAHKAN DIM RUU CIPTAKER

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kelompok serikat buruh telah membentuk tim
perumus yang akan membahas RUU Cipta Kerja. Hasil dari tim tersebut, nantinya juga akan
menghasilkan daftar invetarisasi masalah (DIM) yang nantinya akan diserahkan ke panitia kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dibahas.

"Setelah tim perumus menghasilkan semacam DIM, nanti akan dikumpulkan kembali oleh Pak
Dasco dan pimpinan panja Baleg, seluruh atau mayoritas anggota panja Baleh RUU Cipta Kerja
membahasa secara langsung pasal demi pasal hasil dari tim perumus tersebut," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Gedung Nusantara II, Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).

Dengan adanya DIM tersebut, pemerintah dan DPR akan menerima pandangan dari kelompok
serikat buruh perihal RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Sehingga
pembahsannya nanti dipastikan menerima pandangan banyak pihak untuk memenuhi tripartit
pembuatan undang-undang.

"Dengan demikian diharapkan apa yang menjadi permintaan kawan-kawan serikat buruh dan
masyarakat sipil lainnya, khususnya klaster ketenagakerjaan bisa goal sesuai harapan dengan
kawan-kawan serikat," katanya.
Menurutnya, tim perumus yang dibentuk oleh DPR dan serikat buruh ini lebih kuat ketimbang
tim teknis yang dibentuk oleh pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan, kata Said, hanya
berusaha membuat bahwa pemerintah telah memenuhi tripartit pembuatan undang-undang,
dengan mengajak bergabung sejunlah kelompok buruh.

"Di sana hanya sebatas alat legitimasi atau maaf dalam tanda petik stempel. Bahwa pemerintah
telah memenuhi prosedur tripartit RUU Cipta Kerja telah melibatkan tripartit. Itu hanya stempel,"
kata Said.
Namun, Said menghargai sikap kelompok buruh yang bergabung dengan tim teknis Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai bagian dari demokrasi. Meskipun ia mengeklaim, kelompok buruh yang
tergabung dalam tim tersebut hanya 25 persen dari seluruh kelompok buruh yang ada di
Indonesia.
"Jadi 75 persen yang mewakili anggota serikat buruh terlibat dalam tim perumus untuk
membentuk semacam DIM untuk pegangan panja Baleg," ucapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menegaskan, pihaknya tak memasang
target waktu penyelesaian RUU Cipta Kerja. Menurutnya, panitia kerja (Panja) Baleg akan terus
menampung aspirasi banyak pihak perihal poin-poin yang dikritisi oleh serikat buruh dan
kelompok masyarakat sipil.

"Substansinya kan Baleg membahas yang terjadi dan apa yang berkembang, (Baleg) tidak
pernah membuat target waktu. Inikan bukan angkot yang punya setoran," ujar Willy.

Ia menjelaskan, panja Baleg telah menyelesaikan sekira dua ribu daftar inventarisasi masalah
(DIM) dari delapan ribu. Rencananya, tim perumus RUU Cipta Kerja yang terdiri dari pihak DPR
dan serikat buruh akan membahas poin-poin yang dinilai bermasalah.

"Jadi itu yang substansial yang benar-benar melinatkan pikiran, bahkan di kementerian saja
banyak yang berbeda. Itu yang kemudian kita dudukkan bersama," ujar Willy..

112