Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

CORE MENILAI UU CIPTA KERJA MENJAMIN HAK PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN
PESANGON
CORE (Center of Reform on Ekonomics) sebagai Lembaga kajian Ekonomi menilai kepastian
pesangon bagi pekerja lebih terjamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau
Ciptaker.

"Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti karena
klausulnya tidak lagi menjadi perdata melainkan pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia
membayar hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa
dipidanakan," kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjadalam pada Sabtu, 26
Desember 2020 di Jakarta.

Dia berpendapat bahwa terdapat kelemahan dari UU 13/2003, yaitu perusahaan yang tidak
membayarkan pesangon pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Jika tuntutan diterima
secara perdata, maka proses yang akan ditempuh akan panjang dan beban yang timbul dari
masalah tersebut ada pada si pekerja.

Sangat ironis karena jika perusahaan tidak membayarkan pesangon, maka akan dilakukan
penuntutan secara perdata dengan biaya yang dibebankan kepada pihak penuntut atau pekerja.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, sebagaimana yang tercantum dalam UU Cipta Kerja,
pengusaha yang tidak bersedia membayar pesangon bisa terkena tuntutan pidana dan
pengusaha akan berhadapan dengan negara.

Artinya, negara berada di depan para pekerja untuk melindungi pekerja, dan akan berhadapan
dengan para pengusaha.

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena dampak PHK agar
mendapatkan hak-haknya berupa pesangon dari perusahaan dan lembaga terkait.

Direktur Riset CORE telah memastikan bahwa UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi pekerja
karena mampu menjadi solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Meskipun
jumlah pengalian pesangon lebih kecil, yaitu 25 kali gaji.

"Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan karena dibalik
penurunan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, ada kepastian bahwa itu akan terbayarkan. Mana
yang lebih menguntungkan, dikasih iming-iming pesangon 32 kali gaji tapi tidak dibayar atau
pesangon 25 kali gaji pasti terbayar? Saya pasti memilih yang 25 kali gaji," katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2019 yang
menyebutkan hanya 27 persen pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai
dengan ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sisanya, 73 persen tidak melakukan
pembayaran kompensasi PHK sesuai UU Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan sangat beragam,
mulai dari pailit hingga tidak mampu membayar pesangon.***.

108