Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 114
INTIP APA YANG PEKERJA DAPAT DI UU CIPTA KERJA JIKA KENA PHK
Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh DPR RI diklaim
berikan keuntungan bagi pekerja. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam,
mengatakan dalam UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK dijamin mendapatkan haknya
berupa pesangon sesuai peraturan yang ditetapkan, yakni 25 kali gaji.
"Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja. Karena di balik penurunan dari 32 kali gaji
menjadi 25 kali gaji, ada kepastian itu akan terbayarkan. Mana yang lebih menguntungkan,
dikasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar, atau pesangon 25 kali gaji tapi pasti
terbayar? Saya pasti milih yang 25 kali gaji," kata Piter dalam keterangannya, dikutip Sabtu 26
Desember 2020.
Piter juga memastikan UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi pekerja karena mampu menjadi
solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. Sehingga, memberikan
kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. Meskipun jumlah
pengkalian pesangonnya lebih kecil, dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji.
"Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena
klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar
hak pekerja sebagaimana tercantum UU, maka bisa dipidanakan. Artinya, negara berpihak
kepada pekerja," jelasnya.
Ia mengungkapkan, perbedaan dari UU sapu jagat ini dengan UU 13 tahun 2003, di mana UU
lama memiliki kelemahan di mana perusahaan yang tidak membayarkan pesangon pekerja hanya
bisa dituntut secara perdata.
Sedangkan, kalau perdata, lanjut dia, prosesnya akan panjang dan beban yang timbul dari
persoalan tersebut ada di pekerja. Ironisnya, jika perusahaannya tetap tidak bayar maka akan
dilakukan penuntutan secara perdata dan ironisnya, biayanya dibebankan ke pihak penuntut
atau pekerja.
Sementara dalam UU Cipta Kerja, pengusaha yang tidak bersedia membayar pesangon bisa kena
tuntutan pidana dan pengusaha akan berhadapan dengan negara. Artinya, negara ada di depan
para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha.
Selain itu, tak hanya terkait pesangon, UU Cipta Kerja juga melindungi pekerja dalam konteks
PHK. Pasal 151 UU Cipta Kerja menyebut, perusahaan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah
harus mengupayakan tidak terjadi PHK. Dan kalaupun terjadi PHK dan pekerja menolak, maka
harus dilakukan perundingan bipartit.
Jika belum mencapai kesepakatan maka harus dilakukan dengan menyelesaikan perselisihan
hubungan industri.
"Artinya, Ini jelas sekali tidak ada ruang pengusaha untuk melakukan tindakan sewenang-
wenang kepada pekerja," jelasnya.
Lalu, Pasal 153 menyebut perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja sakit selama tidak
lebih 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan, dan
beberapa hal lainnya.
"Ini merupakan bukti jika pemerintah melindungi pekerja. UU Ciptaker adalah UU yang sangat
baik. UU ini memang belum sempurna tapi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk
113
