Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 116
Judul UU Cipta Kerja: Ini Jumlah Pesangon untuk Pekerja Terkena PHK
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/uu-cipta-kerja-ini-jumlah-pesangon-
untuk-pekerja-yang-terdampak-phk
Jurnalis natalia
Tanggal 2020-12-26 15:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Saya pastikan tidak
ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan, karena di balik penurunan dari 32 kali
gaji menjadi 25 kali gaji, ada kepastian bahwa itu akan terbayarkan. Mana yang lebih
menguntungkan, di kasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak bibayar, atau pesangon 25 kali
gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji
negative - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Kenapa soal pesangon
pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena klausulnya tidak lagi menjadi
perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar hak pekerja sebagaimana
tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan. Artinya, bagaimana
mungkin kita mengatakan pemerintah tidak berpeihak pada pekerja, ini kan jelas-jelas negara
berpihak kepada pekerja
negative - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Artinya, Ini jelas sekali
tidak ada ruang pengusaha untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja
Ringkasan
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari
perusahaan. Dalam UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK dijamin akan mendapatkan
haknya berupa pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, yakni 25 kali
gaji.
UU CIPTA KERJA: INI JUMLAH PESANGON UNTUK PEKERJA TERKENA PHK
JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dari perusahaan.
115
