Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 119
Ringkasan
Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dari perusahaan. Dalam UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK dijamin akan
mendapatkan haknya berupa pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan,
yakni 25 kali gaji.
"Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan, karena dibalik
penurunan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, ada kepastian bahwa itu akan terbayarkan. Mana
yang lebih menguntungkan, di kasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar, atau
pesangon 25 kali gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji," kata Direktur Riset
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam di Jakarta, Selasa
(22/12).
UU CIPTA KERJA JAMIN KEPASTIAN PESANGON BAGI PEKERJA YANG TERDAMPAK
PHK
JAKARTA, - Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dari perusahaan. Dalam UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK dijamin akan
mendapatkan haknya berupa pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan,
yakni 25 kali gaji.
"Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan, karena dibalik
penurunan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, ada kepastian bahwa itu akan terbayarkan. Mana
yang lebih menguntungkan, di kasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar, atau
pesangon 25 kali gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji," kata Direktur Riset
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam di Jakarta, Selasa
(22/12).
Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2019 menyebutkan hanya 27%
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Sisanya, 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai
dengan UU Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan beragam dari mulai mengaku pailit sehingga
tak sanggup membayar pesangon sampai pekerja mengundurkan diri.
Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27% pekerja
menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja yang menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan.
Piter memastikan, UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi para pekerja karena mampu menjadi
solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. Sehingga, memberikan
kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun yang terdampak PHK. Meskipun
jumlah pengkalian pesangonnya lebih kecil, dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih
pasti untuk melindungi hak pekerja.
"Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena
klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar
hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan.
Artinya, bagaimana mungkin kita mengatakan pemerintah tidak berpihak pada pekerja, ini kan
jelas-jelas negara berpihak kepada pekerja," tegasnya.
118
