Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Menurut dia, kelemahan dari UU 13/2003, perusahaan yang tidak membayarkan pesangon
pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Kalau perdata, lanjut dia, prosesnya akan panjang
dan beban yang timbul dari persoalan tersebut ada di pekerja. Ironisnya, kalau perusahaannya
tetap tidak bayar maka akan dilakukan penuntutan secara perdata dan ironisnya, biayanya
dibebankan ke pihak penuntut atau pekerja.

Jika dalam UU Cipta Kerja, pengusaha yang tidak bersedia membayar pesangon bisa kena
tuntutan pidana dan pengusaha akan berhadapan dengan negara. Artinya, negara ada di depan
para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Pemerintah memberikan
perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena dampak PHK agar mendapatkan hak-haknya
berupa pesangon dari perusahaan dan lembaga terkait.

Tidak hanya menyoal pesangon, UU Cipta Kerja juga melindungi pekerja dalam konteks PHK.
Pasal 151 UU Cipta Kerja menyebut, perusahaan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus
mengupayakan tidak terjadi PHK. Dan kalaupun terjadi PHK dan pekerja menolak, maka harus
dilakukan perundingan bipartit. Jika belum mencapai kesepakatan maka harus dilakukan dengan
menyelesaikan perselisihan hubungan industri. "Artinya, Ini jelas sekali tidak ada ruang
pengusaha untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja," terangnya.

Lalu, Pasal 153 menyebut perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja sakit selama tidak
lebih 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan, dan
beberapa hal lainnya. "Ini merupakan bukti jika pemerintah melindungi pekerja. UU Ciptaker
adalah UU yang sangat baik. UU ini memang belum sempurna tapi pemerintah sudah
memberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Masih ada proses yang masih berjalan,
pembahasan turunan UU," ujarnya.

Sejatinya, UU Cipta Kerja menciptakan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang akan
mengakomodasi kebutuhan calon pekerja, bukan pekerja. Sebagai upaya mengatasi calon
pekerja yang muncul setiap tahun. "Bicara UU Cipta Kerja tidak bisa terlepas dari perspektif
pekerja dan calon pekerja. Artinya, UU Cipta Kerja jelas ada perspektif yang ditujukan untuk
melindungi pekerja dan calon pekerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,"
tandas Peter.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id).

119