Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 130
Ringkasan
Dampak sosial ekonomi Covid 19 serta Tingginya Upah Minimum Kabupaten telah mengancam
tutupnya ratusan perusahan tekstil. Imbasnya adalah terjadinya PHK massal. Persoalan itu
menjadi materi pertemuan audiensi antara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dengan
Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil yang diketuai Chang Ahn Sub di kantor Basarah,
Senayan, Kamis (24/12).
KHAWATIR PHK MASAL, PARA PENGUSAHA PRODUK TEKSTIL NGADU KE MPR
Dampak sosial ekonomi Covid 19 serta Tingginya Upah Minimum Kabupaten telah mengancam
tutupnya ratusan perusahan tekstil. Imbasnya adalah terjadinya PHK massal. Persoalan itu
menjadi materi pertemuan audiensi antara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dengan
Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil yang diketuai Chang Ahn Sub di kantor Basarah,
Senayan, Kamis (24/12).
Juru bicara Perkumpulan Pengusaha Tekstil Sariat Arifia mengungkapkan, pihaknya sangat
mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menetapkan UU Cipta Kerja dalam rangka
menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
"Namun dalam realitasnya para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi tersebut terutama di
Jawa Barat terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK massal dalam waktu dekat ini, di
karenakan penetapan pengupahan diluar kemampuan dan kepantasan," ujar Sariat.
Lebih lanjut Sariat menambahkan, sebagai contoh, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi
penutupan puluhan pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang kena PHK kurang lebih 25 ribuan
karyawan di Kabupaten Bogor dan Purwakarta.
"Apabila tidak dilakukan langkah penyelamatan yang serius, maka tahun 2021 banyak
perusahaan yang akan melakukan penutupan pabrik. Dalam hal ini asosiasi, merasakan ketidak
adilan dan diskriminasi dalam penetapan kebijakan pengupahan," urai Sariat Sementara itu,
Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy menyampaikan
kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang tidak berdasarkan
kesepakatan tiga unsur. Yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah.
"Hal ini sangat merusak keberlangsungan kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi akan
terjadinya PHK massal yang merugikan karyawan sendiri," terangnya Dessy menambahkan,
bahwa sebenarnya para pekerja ini intinya mau bekerja dan tidak menginginkan pabrik tempat
mereka bekerja tutup. Apalagi pengangguran di Jawa Barat sangat tinggi.
"Untuk pengangguran di Kabupaten Bogor sudah saja mencapai 14,26 persen," terangnya lagi.
Ditambahkan oleh Ketua dewan pengupahan asosiasi lembaga ini, Yan Mei bahwa saat ini
pengusaha dan para pekerja yang bekerja di perusahaanlah yang benar benar mengetahui
kondisi perusahaan kami masing-masing. "Belum tentu pihak2 yang mengatasnamakan asosiasi
pekerja benar-benar memahami keinginan dan kebutuhan pekerja," urai Mei.
"Kami betul-betul mengharapkan bantuan Pimpinan MPR agar masalah ini bisa disampaikan dan
diketahui serta menjadi perhatiaan pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang
memang sedang gencar mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja
di Indonesia," ujar Mei Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengucapkan
terimakasih kepada para pengusaha yang telah membuka lapangan pekerjaan di Indonesia
sehingga membantu pemerintah dalam mengatasi problem pengangguran di Indonesia.
129
