Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 139
Ringkasan
Dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, serta tingginya upah minimum kabupaten,
telah mengancam tutupnya ratusan perusahan tekstil yang berakibat akan terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal.
Persoalan ini menjadi materi pertemuan audiensi antara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil
yang diketuai Chang Ahn Sub dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basara di kantornya, Kamis (24/12).
TERANCAM PHK MASSAL, PERKUMPULAN PENGUSAHA PRODUK TEKSTIL MENGADU
KE WAKIL KETUA MPR
JAKARTA - Dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, serta tingginya upah minimum
kabupaten, telah mengancam tutupnya ratusan perusahan tekstil yang berakibat akan terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Persoalan ini menjadi materi pertemuan audiensi antara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil
yang diketuai Chang Ahn Sub dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basara di kantornya, Kamis (24/12).
Juru bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Sariat Arifia mengungkapkan pihaknya
sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia menetapkan UU Cipta Kerja dalam rangka
menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
"Namun dalam realitasnya para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan
Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK massal
dalamwaktu dekat ini, dikarenakan penetapan pengupahan di luar kemampuan dan kepantasan,"
ujar Sariat.
Ia mencontohkan, sepanjang 2019 saja telah terjadi penutupan puluhan pabrik garmen di
Kabupaten Bogor dan Purwakarta, dengan jumlah pekerja yang di-PHK kurang lebih 25 ribu.
Menurutnya, bila tidak dilakukan langkah penyelamatan yang serius, maka 2021 banyak
perusahaan yang akan melakukan penutupan pabrik.
"Dalam hal ini asosiasi merasakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penetapan kebijakan
pengupahan," urai Sariat.
Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy menyampaikan
kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang tidak berdasarkan
kesepakatan tiga unsur yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah.
"Hal ini sangat merusak keberlangsungan kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi akan
terjadinya PHK massal yang merugikan karyawan sendiri," ungkapnya.
Dessy menambahkan bahwa sebenarnya para pekerja ini intinya mau bekerja dan tidak
menginginkan pabrik tempat mereka bekerja tutup. Apalagi, kata dia, saat ini pengangguran di
Jawa Barat sangat tinggi. "Untuk pengangguran di Kabupaten Bogor sudah saja mencapai 14,26
persen," jelasnya.
Ketua Dewan Pengupahan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Yan Mei
menambahkan saat ini pengusaha dan para pekerja yang bekerja di perusahaanlah yang benar-
benar mengetahui kondisi perusahaan masing-masing.
"Belum tentu pihak-pihak yang mengatasnamakan asosiasi pekerja benar-benar memahami
keinginan dan kebutuhan pekerja," ujar Mei.
138
